Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP - Part 1)

Definisi Penghasilan tertuang pada Pasal 4 ayat 1 (UU Pph ) yaitu :

Penghasilan adalah (di rangkum menjadi 4 point agar mudah dihafal):

-   Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak ;

-   Yang berasal dari indonesia ataupun dari luar indonesia ;

-   Yang dapat di konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan ;

-   Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21)

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah (Pasal 2 ayat 1 - UU Pph):

-  Orang Pribadi

-  Warisan belum terbagi.

-  Badan Usaha

-  BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Subjek pajak dikelompokkan / di bagi menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negri (SPDN) dan subjek pajak luar negri (SPLN). adapun prasayat pembagian nya adalah sebagai berikut :

1.   Subjek Pajak Dalam Negri (SPDN) :

A.  Orang pribadi kewarganegaraan indonesia ataupun warga negara asing yang ;

-   Bertempat tinggal di indonesia.

Orang pribadi yang lahir di indonesia dan masih berada di Indonesia. Atau memiliki tempat tinggal di indonesia untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaan.

 -   Berada di indonesia dalam 183 hari

Pajak PPh 21 Untuk Pegawai

Sebelum kita membahas Pajak penghasilan, maka kita akan membahas secara ringkas tentang Wajib Pajak.

Wajib Pajak adalah :

-   Orang Pribadi atau Badan ;

-   Meliputi ; Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut pajak ;

-   Yang mempunyai Hak dan Kewajiban Perpajakan sesuai ketentuan perundang-undang perpajakan.

Nah,, pertanyaannya, Kapan kita dianggap sebagai Wajib Pajak?

Kita dianggap sebagai Wajib Pajak adalah ketika : Telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif sesuai peraturan perundang-undangan perjakan  dst..... (Pasal 2 ayat 1 - UU KUP)

lalu, apa saja syarat subjektif dan objektif pajak tersebut? 

Cara menyusun SOP Perusahaan (Standart Operating Procedure)

Seiring berjalan dan berkembangnya sebuah perusahaan. Maka, akan mengalami pertumbuhan sumber daya manusia dan pertumbuhan system informasi maupun system proses di Perusahaan.

Karena pertumbuhan diatas, tentunya perusahaan perlu membuat sebuah rule / aturan yang diberlakukan secara umum untuk semua karyawan ataupun beberapa bagian saja. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat melakukan pengendalian dan pengawasan kepada karyawan-karyawan yang bekerja dibawah naungan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pengendalian dan pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.

SOP merupakan turunan atau unsur dari pengendalian dan pengawasan. Dengan adanya SOP manajemen dapat lebih fokus kepada perencaan kerja sedangkan karyawan dapat melaksanaakan pekerjaan sesuai guidelines yang tertera pada SOP.

1.   Pengertian SOP

SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja  bagi instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit yang bersangkutan - Tjipto Atmoko (2011)

TEKNIS PENYUSUNAN SOP PERUSAHAAN

Berikut adalah penjelasan singkat dalam proses pembuatan SOP (Standar Operating Procedure). Apabila ada kekurangan, kritik dan saran silahkan memberikan komentar pada kolom dibawah.

TEKNIS PENYUSUNAN SOP :

Internal Audit - Deteksi Fraud

 Maaf, gambar tidak mendukung pada display versi mobile (Hp)

Manajemen Strategi -- VISI , MISI, TUJUAN, NILAI-NILAI dan Strategi pencapaiaan

 

SUAP dalam Pembelian

Membeli barang dan jasa, dan mengontrak pemasok eksternal adalah tugas sehari-hari dalam perusahaan. Mari kita bicara tentang praktik yang paling umum-penyuapan. Penyuapan adalah insentif yang diberikan oleh kontraktor proyek pemenang kepada pemberi pengaruh dalam suatu fungsi. Jumlah insentif ini berkisar antara 5% hingga 20% dari total nilai kontrak yang dimenangkan oleh vendor. Dalam beberapa kasus, suap ini tidak perlu berupa kesepakatan nilai keuangan tetapi juga dalam bentuk barang termasuk namun tidak terbatas pada hadiah.

Tanda bahaya yang mungkin menunjukkan proses pengadaan dikorupsi dan dana perusahaan disalahgunakan adalah :

Pencegahan Fraud Inventory

Saat ini, bisnis harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan stok yang efektif untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan meminimalkan biaya mereka terhadap kondisi pasar saat ini.  Peningkatan keragaman produk membuat pengendalian dan manajemen persediaan menjadi sulit dan rumit. Kualitas, kecepatan, pengurangan biaya, efisiensi dan faktor kepuasan pelanggan menjadi semakin penting. Bisnis membutuhkan lebih banyak informasi dan komunikasi untuk mengembangkan proses bisnis dengan tekanan dari faktor-faktor ini.

Penipuan persediaan termasuk dalam kelas penipuan non-tunai. contoh : karyawan ritel kosmetik mencuri lipstik kecil dari toko mereka sendiri atau  manajer produksi yang menjual bahan baku milik perusahaan kepada pihak ketiga.

Berikut beberapa cara untuk mencegahnya :

Masalah yang harus dipertimbangkan untuk setiap bisnis adalah pekerjaan yang harus dilakukan dalam pencegahan penipuan. Karena langkah ini akan dibuat sebelum penipuan terjadi, dibutuhkan peran yang lebih penting dalam peristiwa tersebut. Lebih sulit, merepotkan dan mahal untuk mengungkapkan penipuan setelah itu terjadi. Sangat penting bahwa  penggerak "Peluang" dalam tindakan harus dikendalikan.

Mobbing (gangguan tempat kerja) sebagai resiko perusahaan

Dalam banyak penelitian, terlihat bahwa mobbing memiliki pengaruh negatif terhadap kesehatan psikologis dan fisik korban, dan juga efisiensi karyawan lainnya.

Faktanya, meningkatnya kelalaian, pergantian staf, dan kasus cuti sakit terkait dengan pengeroyokan / gangguan di tempat kerja. Lebih jauh lagi, hal itu menyebabkan beberapa masalah baik dalam kepuasan kerja maupun kesehatan korban. 

Perilaku tidak ramah di tempat kerja belum sepenuhnya menjadi struktur negatif . Mereka dibentuk oleh perilaku interaktif yang cukup normal. Namun, jika mereka terus, sering dan untuk waktu yang lama, konsep dan makna mereka telah berubah. Jadi, mobbing harus dipisahkan dari konflik dalam organisasi. Menurut Leymann, semua perilaku negatif ini harus diselidiki dalam lima kategori tergantung pada efeknya pada korban (Leymann, 1996:170).

Fenomena mobbing memiliki efek yang menghancurkan pada perusahaan maupun individu. Namun, kita hanya akan fokus pada efek negatif dari mobbing pada perusahaan.

Mapping : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (perubahan no 16 tahun 2009)

Bab 1 : Ketentuan Umum

Pasal 1.

• Berisi tentang definisi (pengertian) dan ketentuan umum (terdapat 41 Butir definisi)

Bab 2 : Npwp , SPT, dan Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 2. (tentang Pendaftaran / pengukuhan NPWP dan PKP)

ayat (1)  ; tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

ayat (2)  ; tentang PKP  (Pengusaha Kena Pajak)

ayat (3)  ; wewenang Dirjen pajak dalam menetapkan tempat pendaftaran / pelaporan usaha wajib pajak

ayat (4)  ; Wewenang Dirjen Pajak dalam menerbitkan / mengukuhkan NPWP / PKP secara jabatan (jika ayat 1 dan 2 tidak dilaksanakan wajib pajak / pengusaha)

ayat (4a) ;Timbulnya kewajiban perpajakan atas pasal (4) yang dikukuhkan secara jabatan, Meskipun contoh pengukuhan secara jabatannya tahun 2010, maka jika persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi di tahun 2007, maka kewajiban perpajakannya timbul terhitung tahun 2007.

ayat (5) : Tentang jangka waktu sebagaimana ayat 1,2,3,dan 4, termasuk penghapusan dan pencabutan akan diatur berdasarkan peraturan Mentri Keuangan

ayat (6) : penghapusan NPWP oleh Dirjen Pajak.

ayat (7) ; Jangka waktu dirjen pajak memberikan keputusan penghapusan NPWP

ayat (8) ; Penghapusan PKP

ayat (9) ; Jangka waktu dirjen pajak memberikan keputusan penghapusan PKP

Pasal 2a. (tentang Masa Pajak)

CARA MENGHITUNG PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR Provinsi DKI Jakarta

Pajak Progresif adalah tarif pajak yang semakin naik sesuai dengan penambahan dasar pengenaan pajaknya. Pada pembahasan kali ini, saya hanya fokus membahas perhitungan Pajak progresif Kendaraan Bermotor untuk Kepemilikan Pribadi (bukan perusahaan).

Perlakukan Pajak Progresif dapat ditemukan pada Pajak PPh dan Pajak kendaraan bermotor. 

Pengenaan Pajak Progresif  kendaraan bermotor dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan sejenis lebih dari satu kendaraan. Semakin banyak yang dimilki maka tarif pajaknya semakin naik.

Pajak progresif yang masih berlaku di DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut :

• Tarif  pajak progresif akan dikenakan pada kepemilikan ke dua dan seterusnya untuk Jenis kendaraan yang sama.
• Jenis Kendaraan di bedakan menjadi :

1.   Kepemilikan Kendaraan - Roda kurang dari 4 (seperti sepeda motor)
2.   Kepemilkan Kendaraan - Roda Empat
3.   Kepemilkan Kendaraan - Roda Lebih dari Empat.

• Ketentuan Tarif Progresif : Kepemilkan kendaraan bermotor pertama akan dikenakan tarif 2%, dan untuk setiap penambahan kepemilkan akan mengakibatkan kenaikan tarif pajak 0,5%. Sehingga dapat di rinci menjadi tarif berikut :

PSAK 4 - Laporan Keuangan Entitas Anak

PSAK 4 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang "Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Entitas Anak". Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai PSAK 4, termasuk kalusul (pokok-pokok pikiran) utama, prakteknya, dan contoh penerapan dalam konteks laporan keuangan.

1. Tujuan PSAK 4

PSAK 4 bertujuan untuk memberikan pedoman tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi, serta laporan keuangan entitas anak. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk:

• Memahami struktur perusahaan yang melibatkan entitas anak dan hubungan dengan entitas anak tersebut.
• Menilai kinerja dan posisi keuangan dari entitas induk dan grup secara keseluruhan.

2. Kalusul PSAK 4

a. Definisi Entitas Anak

• Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh entitas lain yang disebut entitas induk. Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas anak guna mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut.

PSAK 3 - Laporan keuangan Interim

 Berikut adalah ikhtisar dalam PSAK 3 :

1. Tujuan Laporan Keuangan Interim

PSAK 3 mengatur bahwa tujuan utama dari laporan keuangan interim adalah untuk memberikan informasi keuangan yang berkualitas tinggi kepada para pengguna laporan, sehingga mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat. Laporan interim ini harus mencakup semua informasi yang relevan dan diperlukan untuk memahami posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode interim tersebut.

2. Ruang Lingkup

PSAK 3 berlaku untuk semua entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan interim sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup perusahaan publik, perusahaan yang terdaftar di bursa efek, dan entitas lain yang diatur oleh otoritas pasar modal.

3. Definisi

Laporan keuangan interim didefinisikan sebagai laporan keuangan yang melaporkan informasi keuangan untuk suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun penuh. Ini biasanya mencakup laporan triwulanan atau setengah tahunan.

4. Penyajian Laporan Keuangan Interim

ISO 9001 - Pengantar

 Untuk memahami berbagai hal terkait dengan ISO 9001, berikut adalah poin-poin yang perlu Anda pelajari:

1. Cara Merealisasikan ISO 9001 pada sebuah Perusahaan yang Belum ISO

Untuk menerapkan ISO 9001 pada sebuah perusahaan yang belum memiliki sertifikasi ISO, Anda perlu memahami langkah-langkah berikut:

• Penyusunan Dokumentasi: Menyusun atau memperbarui dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ISO 9001, seperti prosedur-prosedur, kebijakan mutu, dan panduan-panduan.

• Pelatihan dan Kesadaran: Melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai ISO 9001 dan pentingnya implementasi sistem manajemen mutu.

• Penetapan Tujuan dan Sasaran Mutu: Menetapkan tujuan dan sasaran mutu yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai.

• Penerapan Proses-Proses: Menerapkan proses-proses yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001, termasuk pemantauan dan pengukuran kinerja, pengendalian dokumen, pengendalian nonkonformitas, dan lain-lain.

• Audit Internal: Melakukan audit internal untuk mengevaluasi kesiapan dan kesesuaian sistem manajemen mutu dengan ISO 9001 sebelum mengajukan untuk sertifikasi.

ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan

 1.  Umum

Penerapan sistem manajemen mutu merupakan keputusan strategis bagi organisasi yang dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan menyediakan landasan kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. Manfaat potensial dari penerapan sistem manajemen kualitas berdasarkan standar internasional meliputi:

a. Kemampuan untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan serta persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.
b. Memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
c. Mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan konteks dan tujuan organisasi.
d. Kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditentukan.

Standar internasional tidak menyiratkan perlunya:

• Keseragaman dalam struktur sistem manajemen mutu yang berbeda.
• Penyesuaian dokumentasi dengan struktur pasal dalam standar internasional ini.
• Penggunaan istilah spesifik dari standar internasional ke dalam organisasi.

Persyaratan khusus sistem manajemen mutu dalam standar ini merupakan pelengkap untuk persyaratan produk dan jasa.

PSAK 2 : Laporan Arus Kas

PSAK 2 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2 adalah standar yang mengatur tentang laporan arus kas. PSAK 2 memberikan pedoman bagi entitas untuk menyajikan informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengelompokkan arus kas selama periode pelaporan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berikut adalah isi utama dari PSAK 2:

Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu entitas selama suatu periode. Informasi ini berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

Klasifikasi Arus Kas

Laporan arus kas harus mengelompokkan arus kas dalam tiga kategori utama:

1. Aktivitas Operasi
2. Aktivitas Investasi
3. Aktivitas Pendanaan

PSAK 1 - Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 1 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan. PSAK 1 bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan bagi para pengguna laporan keuangan. Berikut adalah isi utama dari PSAK 1:

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Komponen Laporan Keuangan Lengkap

Ringkasan Peraturan Perpajakan

1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Isi Ringkasan:

• Tarif PPh Orang Pribadi: Penyesuaian tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tertentu. Tarif progresif diterapkan mulai dari 5% hingga 35% tergantung pada lapisan penghasilan kena pajak.
• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Kenaikan batas PTKP untuk wajib pajak lajang menjadi Rp 60 juta per tahun.
• PPh Badan: Tarif pajak penghasilan badan tetap 22%, namun terdapat insentif tambahan bagi perusahaan yang melakukan investasi di bidang energi terbarukan dan teknologi hijau.

Poin Penting:

• Inisiatif Hijau: Insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau menunjukkan dorongan pemerintah untuk mendorong keberlanjutan.
• Kenaikan PTKP: Kenaikan batas PTKP akan berdampak positif bagi wajib pajak berpenghasilan rendah, mengurangi beban pajak mereka.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Isi Ringkasan:

Peregangan Otot

 "Di kletak" atau "di bunyikan" merujuk pada tindakan menggerakkan atau meregangkan sendi atau otot hingga menghasilkan suara "krek" atau "klik". Ini sering dilakukan untuk meredakan ketegangan atau rasa tidak nyaman di otot dan sendi.

Mengapa Tindakan Ini Memberi Rasa Lega?

1. Rilis Gas: Suara yang dihasilkan ketika sendi "di kletak" biasanya disebabkan oleh pelepasan gas dari cairan sinovial yang melumasi sendi. Proses ini bisa memberikan rasa lega sementara.
2. Relaksasi Otot: Peregangan dan gerakan sendi dapat membantu merelaksasi otot yang tegang dan meningkatkan aliran darah ke area tersebut.
3. Efek Psikologis: Rasa lega juga bisa disebabkan oleh efek psikologis karena tindakan ini sering dikaitkan dengan perasaan lega dan kenyamanan.

Mengatasi Kekakuan dan Nyeri

Pengantar Hukum Pajak

Pengertian Pajak (berdasarkan UU KUP):

KUP :  BAB I, Pasa1.1 :

Pajak adalah : Kontribusi Wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian Pajak berdasarkan KUP dapat dilihat ada beberapa unsur dalam pengertian pajak yaitu :

1.  Kontribusi Wajib kepada Negara.

2.  Bersifat memaksa  >> ketika tidak dibayar akan dikenakan sanksi (baik sanksi pidana ataupun sanksi administrasi).

3.  Berdasarkan Undang-Undang. >> Pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang disahkan

4.  Tidak mendapat Imbalan secara Langsung. 

5.  Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof . Dr. Rachmat Soemitro, SH dari buku "Dasar-dasar hukum pajak     dan pajak pendapatan , (1990:5)" :

1. Pajak adala iuran rakyat kepada kas negara 

2. Berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) 

3. Dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 

4. Digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak :

1.  Fungsi Penerimaan (Budgetair),

Sistem Kerja Auto Pilot dalam Pengendalian Perusahaan

Definisi Sistem Kerja Auto Pilot

Sistem Kerja Auto Pilot merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengendalikan operasi perusahaan secara konstan tanpa intervensi langsung dari pemilik perusahaan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk tetap berjalan berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan manajemen profesional yang mengambil alih pengelolaan sehari-hari.

Automatic Control System (ACS)

Sistem kontrol otomatis bertindak berdasarkan pengukuran dan memiliki dampak signifikan pada variabel yang diukurnya. ACS memungkinkan perusahaan untuk mencapai stabilitas operasional melalui proses pengawasan yang ketat dan terstruktur.

Langkah Awal Pembentukan Sistem Kerja Auto Pilot

1. Delegasi kepada Manajemen Profesional Pemilik perusahaan harus melepaskan kontrol langsung dan mempercayakan pengelolaan kepada manajemen yang profesional dan kompeten di bidangnya. Ini memastikan operasi perusahaan dapat dikendalikan secara efektif oleh tim manajemen tersebut.

2. Perancangan Standar Operasional Merancang standar operasional yang terukur dan saling berkaitan, dengan sistem pengawasan yang terstruktur (baik pengawasan bertingkat maupun pengawasan silang antar bagian), serta alur proses kerja yang jelas.

3. Penetapan Tujuan Perusahaan

 Akuntan Publik dan Auditing.

Definisi Auditing.

Auditing adalah suatu proses pemeriksaan independen terhadap suatu laporan keuangan. Tugas dan fungsi akuntan publik (auditor)  dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu memeriksa laporan keuangan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang mendukung catatan akuntansi dan laporan keuangan serta memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksa tersebut.

Auditing adalah suatu proses sistematis pemerolehan dan pengevaluasian bukti-bukti yang terkait dengan asersi management atas tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang difungsikan untuk memastikan tingkat kesesuian antara asersi-asersi (pernyataan-pernyataan) tersebut dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Boyton,2006).

1.  Ciri dari Auditing.

A.  Suatu proses sistematis.

Sebagai suatu proses sitematis maksudnya adalah suatu pendekatan yang logis, terencana, terstruktur, dan jelas tujuannya bagi pengambil keputusan.

B.  Secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti.

Persamaan Akuntansi dan Siklus Akuntansi

Persamaan Akuntansi.

Akuntansi selalu dalam posisi keseimbangan antara aset (Aktiva) dengan Hutang (Liabilitas)  dan Modal (Ekuitas). Keseimbangan tersebut dinamakan persamaan akuntansi. Dari hasil proses persamaan akuntansi tersebut dapat digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan.

Unsur dasar suatu laporan keuangan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu  Aset, Hutang, Modal. Kekayaan / harta yang dimiliki oleh perusahaan dikenal dengan istilah Aset (Aktiva). Sumber Aset  tersebut berasal dari Hutang dan Modal. Sehingga persamaan akuntansi nya adalah :

Sebagai contoh ilustrasi dalam pembahasan ini :

Tentang Akuntansi

Akuntansi dan Praktik Akuntansi

Akuntansi sendiri sering disebut sebagai bahasa bisnis, karena akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan bagi para pemangku kepentingan (Stake Holders) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah entitas (Satuan akuntansi, Misalnya Organisasi dan Perusahaan).

Akuntansi mempunyai Hubungan erat dengan proses pencatatan, pemilihan dan pengikhtisaran data transaksi entitas (Unit Ekonomi), serta penafsiran hasilnya. Data tersebut mencakup tentang keuangan yang dinayatakan dalam satuan uang serta juga mencakup pelaporan dan penafsiran data.

PEMERIKSAAN PETTY CASH

Hallo semua, hari ini saya akan menguraikan praktek kerja bagian Internal Audit untuk pekerjaan Opname Petty Cash. Untuk pembahasan kali ini, kita akan mulai dengan proses kerja yang ringan dulu.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit: Salah satu tugas dan tanggung jawab internal audit adalah melaksanakan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya. Proses pemeriksaan dapat dilakukan saat proses kerja sedang berjalan ataupun setelah transaksi selesai.

Kecurangan penggantian biaya (Fraud Reimbursement)

Anggaran, penggantian biaya dan biaya dinas adalah target umum untuk penipuan pekerjaan. Karyawan dapat memalsukan informasi tentang pengeluaran mereka dan menyebabkan perusahaan memberikan penggantian biaya yang meningkat (melebihi penggantian yang seharusnya).

--  Biaya perjalanan dan hiburan dikeluarkan pada setiap tingkat pekerjaan, baik itu untuk penjualan, pelatihan, rapat, atau mengahdiri konfrensi pers. Biasanya biaya perjalanan dan hiburan tertinggi terjadi pada bagian fungsi dan eksekutif  perusahaan yang berhubungan dengan penjualan dan perijinan.

--  Biaya penggantian bensin kendaraan (operasional).

--  Biaya penggantian kesehatan karyawan.

Penipuan penggantian biaya  secara umum ada 4 jenis :

MENUJU INDUSTRY 4.O

 

Mengenal Industri 4.0.

Industri 4.0 pertama kali digemakan oleh hannover fair 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya  campur tangan sistem cerdas dan otomasi dalam industri. 

Secara singkat Industri 4.0 adalah tentang  transformasi digital. Era industri ini akan memungkinkan otomatisasi peralatan-peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja sama satu sama lain dan membuat pertukaran data secara real time. Teknologi ini akan membantu memecahkan masalah dan melacak proses, sekaligus meningkatkan produktivitas demi hajat hidup orang banyak.

Berikut adalah tahapan evolusi Industri dari dulu hingga sekarang :

Payroll Fraud (Penipuan Penggajian)

Penipuan penggajian terjadi ketika seseorang karyawan  dengan curang menghasilkan  kompensasi yang berlebihan untuk mendapatkan keuntungan. Penipuan ini mirip dengan penipuan umumnya yang menghasilkan beberapa data fiktif (Ketepatan waktu kerja Fiktif, Data karyawan fiktif, markup nilai gaji / insentif dll) serta dokumen palsu untuk mendapatkan dana dari kelemahan pengendalian sistem penggajian dan dominasi wewenang sehingga dibuat sebuah hambatan agar sistem penggajian tidak dapat diperiksa secara internal.

Penipuan penggajian yang paling umum adalah :

ANALISA AKAR PENYEBAB MASALAH (ROOT CAUSE)

 

ROOT CAUSE ANALYSIS ( ANALISA AKAR PENYEBAB MASALAH )

Mengapa analisa akar penyebab diperlukan :

• Pentingnya untuk membedakan antara penyebab utama atau akar penyebab dab penyebab yang berkontribusi serta tindakan korektif untuk mencegah masalah terulang kembali.

• Tanpa investigasi masalah yang menyeluruh, anda dapat memulai tindakan korektif yang tidak menghilangkan masalah, tetapi pada gilirannya memperburuknya dan menyebabkan pemborosan sumber daya.

Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan sering tejadi pada sebuah perusahaan. Hal ini muncul ketika seorang karyawan pada perusahaan memiliki :

1.  Kewajiban profesional yang bersaing.

2.  Kepentingan pribadi.

3.  Keuangan yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Kepentingan pribadi atau pribadi termasuk, antara lain, keluarga dan kerabat lainnya, teman pribadi, klub dan masyarakat di mana seseorang berada, kepentingan bisnis pribadi, investasi dan kepemilikan saham, dan setiap orang yang kepadanya suatu bantuan berutang.

Konflik kepentingan terjadi ketika seorang karyawan memiliki kepentingan pribadi atau ekonomi yang tidak diungkapkan dalam suatu transaksi. 

Skema ini melibatkan self-dealing oleh seorang karyawan. Ini termasuk:

Seorang agen tertarik pada suatu transaksi, itu sebenarnya atau berpotensi merugikan kepentingan perusahaan tanpa pengungkapan kepada perusahaan.

Benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian ekonomi aktual atau potensial bagi perusahaan dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagai penipuan.

Contoh kepentingan pribadi :

--  Menerima anak dari saudara anda / kerabat / kenalanan bisnis untuk dapat membantunya.

--  Mengizinkan teman Anda / Kenalan yang bekerja di pemasok untuk menyiasati proses penawaran.

--  Membuka bisnis sampingan untuk pekerjaan tetap Anda yang bersaing dengan bisnis perusahaan tempat anda bekerja.

diatas adalah contoh utama konflik kepentingan pribadi. Sekalipun tidak merugikan bisnis, tetap dianggap korupsi, oleh karena itu perlu diungkapkan agar dapat diambil tindakan yang tepat.  

Bentuk konflik kepentingan yang paling umum adalah nepotisme, yaitu :

--  Pengalihan peluang bisnis

Contoh : pada perusahaan pinjaman, sales nya melakukan pengalihan pelanggan ke perusahaan pinjaman yang lain karena nilai komisi dari perusahaan lain lebih besar

--  Menerima manfaat dari pihak ketiga.

--  Hubungan dekat dengan pesaing, regulator, atau mitra bisnis, pekerjaan di luar, dan aktivitas profesional.

Contoh Benturan Kepentingan

1. Mempekerjakan kerabat yang tidak memenuhi syarat untuk memberikan layanan yang dibutuhkan perusahaan.

2. Memulai perusahaan yang menyediakan layanan serupa dengan perusahaan tempat anda bekerja.

3. Gagal mengungkapkan bahwa ada hubungan keterkaitan dengan kandidat pekerjaan yang sedang dipertimbangkan perusahaan untuk dipekerjakan.

4. Membuat pengaturan bekerja untuk vendor atau klien di masa mendatang sambil terus berbisnis dengan mereka.

5. Posting ke media sosial tentang kelemahan perusahaan.

6. Menawarkan jasa layanan berbayar pada saat waktu istirahat kepada pelanggan atau pemasok perusahaan

7. Bekerja paruh waktu di perusahaan yang menjual produk atau layanan pesaing.

8. Menerima pembayaran dari perusahaan lain untuk informasi tentang perusahaan anda bekerja dan Berbagi informasi rahasia tentang perusahaan Anda dengan pesaing

9. Gagal menyelidiki kesalahan bawahan atau rekan kerja karena mereka adalah teman atau merasionalkan kesalahannya.

10. Berkencan atau menjalin hubungan romantis dengan atasan atau bawahan.

11. Menerima bantuan atau hadiah dari klien di atas jumlah yang ditentukan.

12. Memiliki bagian dari bisnis pendukung yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan anda.

13. Melapor ke atasan yang juga merupakan teman dekat atau anggota keluarga.

14. Melakukan bisnis atau bekerja untuk pesaing.

15.  Menjelek2 kan hasil kerja orang lain karena anda dipercaya dapat mempengaruhi pemilik perusahaan.

16. Menerima biaya konsultasi dan memberikan saran kepada perusahaan lain untuk keuntungan pribadi.

17. Berbagi informasi tentang kegiatan atau rencana perusahaan anda.

18. Memanfaatkan informasi rahasia yang dipelajari di tempat kerja untuk keuntungan Anda sendiri.

19. Menguangkan peluang bisnis yang mungkin dikejar perusahaan Anda